Senin, 21 September 2009

PERANAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM

MASYARAKAT SEBAGAI OBYEK DAN SUBYEK DALAM PENEGAKAN HUKUM
Ada beberapa definisi tentang masyarakat, antara lain oleh linton, ahli antropologi bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Terlepas dari pada definisi itu, yang penting bahwa bila bicara tentang masalah masyarakat, maka itu berarti bicara tentang masalah: adanya orang (individu) sebagai anggota masyrakat ; adanya kelompok; dan adanya norma yang mengatur individu itu.
Sejak lahir, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang diberi nama masyarakat. Suatu cerita hanyalah dongeng belaka bila manusia itu dapat hidup menyendiri jauh dari masyarakat. Seseorang itu mulai berhubungan dengan orang tuanya, dan semakin meningkat umurnya, semakin meluas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia-manusia lain di dalam masyarakat. Lama kelamaan dia mulai menyadari bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. Secara sepintas lalu, diapun mengetahui bahwa dalam berbagai hal dia mempunyai persamaan dengan orang-orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia mempunyai sifat-sifat yang khas berlaku bagi dirinya sendiri.

Masyarakat dalam hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri untuk menjalin ditaatinya aturan-aturan, dan tata kehidupan dalam masyarakat, akan dapat terlihat dalam dua pungsi ganda, yaitu masyarakat sebagai obyek penegakan hukum di samping sebagai subyek penegakan hukum.

Obyek penegakan hukum dimaksudkan adalah bahwa warga masyarakat itu sendiri menjadi obyek atau sasaran dalam hal usaha-usaha penegakan hukum untuk terciptanya suatu keadaan dimana norma-norma hukum dalam masyarakat itu sendiri diterima secara nyata.
Penerimaan nyata oleh masyarakat ini kadangkala dengan mudah dapat diterima karena memang sesuai dengan rasa ke adilan yang hidup dan tumbuh dalam masing-masing warga itu ataupun penerimaan itu cukup membantu baginya sesuai tuntutan kehendak jiwanya. Namun, tidak mustahil pula penerimaan tadi merupakan suatu hal yang terpaksa harus dilakukan baik karena memang tidak sesuai rasa keadilan yang tumbuh dalam jiwanya maupun karena sebab-sebab lain. Misalnya karena semata-mata sebagai suatu resiko yang harus diterima sebagai keadaan nyata bagi dirinya. Contoh konkrit misalnya, seorang pencuri motor yang tertangkap basah pada saat lari berhasil dikejar dan ditangkap oleh petugas penegak hukum.
Selanjutnya, mengenai pengertian masyarakat sebagai “ subyek penegakan hukum” akan mempunyai arti sebaliknya dengan hal yang telah diuarikan diatas. Dalam hal ini masyarakat akan terlibat secara aktif.

Masyarakat itu akan turut mengambil langkah-langkah positif arah penegakan hukum sehingga dapat dikatakan akan turut memberi corak dan warna terhadap langkah akhir dalam penegakan hukum itu sendiri.

Makin tebal rasa kesadaran hukum bagi masyarakat itu makin besar pula sifat dan langkah keaktifannya, sehingga tentu saja merupakan suatu tantangan bagi pemerintah untuk selalu berusaha membawa masyarakat tadi ke alam tingkat kesadaran yang lebih tinggi untuk dapat membuahkan rasa kesadaran hukum yang lebih tinggi pula, langkah-langkah apa gerangan yang dibutuhkan ke arah itu serta peranan apa yang diharapkan dari masyarakat yang lebih tinggi kesadaran hukumnya.

MASYARAKAT SEBAGAI SUBYEK DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BANGSA

Memang masih ada tumbuh pandangan di sementara pihak bahwa individu- individu dalam masyarakat itu hanya semata-mata obyek belaka dalam hal penegakan hukum. Tak ubahnya suatu pandangan yang melihat kedudukan seorang dokter dalam masyarakat juga yang secara relatif menduduki posisi dominan dibandingkan dengan pasiennya. Pasien dianggap mempunyai posisi “ underdog” yang senantiasa bersifat menunggu dan dianggap hampir tidak mempunyai wewenang melakukan hal-hal yang menyimpangdari apa yang diperintahkan dokter padanya.

Dengan Undang-undang No. 8 tahun 1981 hak-hakseseorang individu sangat dijunjung tinggi, atau dengan kata lain azas “accusitoir” yang hanya dikenal dalam tingkat persidangan, dalam Undang-undang No 8 telah dikenal sejak tahap penyidikan/pemeriksaan pendahuluan.
Seseorang yang dengan ancaman hukuman tertentu berhak mendapatkan bantuan hukum, dan bahkan bila mana tidak sanggup mendapatkan pengacara untuk mendampingi untuk mendampingi dirinya dapat diberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Hal ini merupakan bukti nyata, bahwa masyarakat bukan lagi semata-mata sebagai obyek penegakan hukum belaka. Namun sebaliknya, dia adalah subyek yang sangat diharapkan akan banyak berperan aktif untuk dapat terlaksananya penegakan hukum sendiri secara baik sebagai syarat mutlak untuk dapat berlangsungnya Pembangunan Nasional yang menjadi tekad seluruh bangsa Indonesia. Peranan masyarakat semakin berat dan mendapatkan tempat, sehingga seyogyanya keterbukaan dan transparansi dari aparat Pemerintah dalam setiap langkah-langkah penegakan hukum perlu selalu ada.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Chat dengan Saya